• Terdapat penambahan fitur baru pada www.aidsjateng.or.id yaitu 'TV Spot KPAP'
  • SK Pembentukan KPA Kab/Kota, bisa di download pada menu direktori
  • Data Kasus HIV dan AIDS sampai dengan 31 Desember 2014 adalah 10.804 kasus
  • Sudah Ada 35 KPA Kab/Kota di Jawa Tengah

Berita KPAP

Bimtek Dukungan Dana GF ATM SSF Q1 ke KPA Kab. Banyumas
ditulis pada 08 2011
Bimtek dilaksankan pada tanggal 12 - 13 september 2010, bertempat di Ruang Rapat Wakil Bupati Banyumas Setda Kab. Banyumas. Tujuan dari bimtek adalah Monitoring Pelaksanaan Kegiatan Pencegahan dan Penanggulangan HIV&AIDS SR KPA dukungan dana GF-SSF di Kab. Banyumas dengan hasil sebagai berikut : KPA Kab. Banyumas telah melaksanakan Pertemuan Penasun untuk membahas set-up klinik metadhon (PTRM) di RSU Pemprov. Jateng RS. dr. Margono Soekarjo. Dalam pertemuan tersebut sudah terdaftar siapa saja penasun yang bersedia mengakses klinik metadhon yang akan di set-up tersebut. KPA Kab. Banyumas, Dinkes Kab. Banyumas dan SSR PKBI Mitra Alam akan menyelenggarakan pertemuan dengan Kapolres Banyumas untuk membahas program LJASS di Kab. Banyumas, agar tercipta suatu persamaan persepsi tentang program tersebut. Target capaian penasun masih dalam verifikasi antara klinik yang diset-up oleh GF dan yang diset-up oleh HCPI. Sampai dengan Quartal 1 GF-SSF ini KPA Kab. Banyumas telah mendistribusikan 7773 kondom laki-laki, 450 kondom perempuan, 4941 kondom BKKBN, 160 lubrikan, dan 400 jarum suntik steril. Pada Quartal 1 GF-SSF ini KPA Kab. Banyumas belum menset-up outlet kondom baru, namun telah mendata outlet mana saja yang akan segera diset-up, yaitu sebanyak 11 outlet kondom. Yayasan Mitra Alam (YMA) telah mengirimkan 4 (empat) nama penjangkau penasun di Kab. Banyumas, namun KPA Kab. Banyumas masih menunggu surat resmi dari YMA agar bisa segera dibuatkan kartu identitas penjangkau oleh KPA Kab. Banyumas. SSR KPA Kab. Banyumas akan menyelenggarakan pertemuan persiapan dengan SSR Dinkes Kab. Banyumas dan SSR PKBI (LPPSLH) untuk membahas kesiapan pelaksanaan program PMTS di Kab. Banyumas. ... selengkapnya

Asistensi Program Penanggulangan HIV & AIDS ke Kota Magelang
ditulis pada 16 2011
Asistensi dilaksanakan pada tanggal 10 Agustus 2010, bertempat di Ruang Sidang lt 1 SETDA Kota Magelang. Tujuan dari asistensi adalah diketahuinya kondisi dan masalah respon Penanggulangan HIV dan AIDS di Kota Magelang, dengan hasil sebagai berikut : Kelembagaan : Kota Magelang sudah mempunyai SK KPA Kota Magelang yaitu No 443.22/23/112/2010 sudah sesuai Permendagri No. 20 Tahun 2007. KPA Kota Magelang sudah memiliki Sekretaris penuh waktu namun masih menunggu SK pengangkatan dari Ketua KPA Kota Magelang. Dan akan merencanakan segera  membentuk Sekretariat KPA beserta perangkat pendukungnya. KPA Kota Magelang mendapat alokasi pendanaan (APBD Kabupaten) yaitu sebesar Rp. 9.000.000,- untuk pertemuan dengan anggota KPA sebanyak 3 kali. Kasus HIV dan AIDS Ada perbedaan kasus yang dilaporkan di Provinsi dan KPA Kota Magelang; sampai dengan Juni 2010 data yang terkumpul di Dinkes Provinsi sebanyak 11 kasus sedangkan data yang dihimpun di Dinkes Kab. Pekalongan sebanyak 60 kasus. Perbedaan tersebut disebabkan Dinkes Kab. Pekalongan memasukkan data indikasi positif HIV dari hasil screening darah di PMI. Dari 6 kasus AIDS yang ada di Kabupaten Pekalongan tersebut,  3 orang diantaranya telah meninggal dunia. Layanan Kesehatan Kota Magelang sudah memiliki layanan kesehatan seperti Klinik VCT di BKPM Kota Magelang, namun belum memiliki Klinik IMS dan Layanan CST. Untuk Klinik VCT di RSUD Kota Magelang belum bisa disetup karena belum ada tenaga dokter yang sudah mendapatkan pelatihan, untuk itu Dinkes Kota Magelang akan mengupayakan mengadakan pelatihan VCT dengan mendatangkan pelatih dari Pusat dengan dana sendiri. Sero survey telah dilaksanakan rutin setahun sekali bekerjasama dengan Disnakertransos. Sudah ada Kelompok Dukungan Sebaya (KDS), yaitu Be Positive Magelang namun belum maksimal menjangkau ODHA sehingga perlu bantuan dana. Penjangkauan Stigma masyarakat masih sangat besar terhadap penderita HIV & AIDS, sehingga perlu diberikan pemahaman yang benar mengenai HIV & AIDS oleh penjangkau. Sosialisasi dilakukan belum dilaksanakan secara maksimal kepada kelompok agama dan tokoh masyarakat, termasuk ke kelompok resiko tinggi. ... selengkapnya

Asistensi Program Penanggulangan HIV & AIDS ke Kab. Pati
ditulis pada 16 2011
Asistensi dilaksanakan pada tanggal 5 Agustus 2010, bertempat di Ruang Rayung Wulan SETDA Kab. Pati. Tujuan dari asistensi adalah diketahuinya kondisi dan masalah respon Penanggulangan HIV dan AIDS di Kab. Pati, dengan hasil sebagai berikut : Kelembagaan : Adanya perubahan SK Bupati Pati Nomor 443.2/01416/2007 menjadi SK Bupati Pati Nomor 443.22/216/2009 tentang Pembentukan Tim Koordinasi dan Tim Pelaksanaan Penanggulangan Penyakit Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS) Kabupaten Pati dengan Ketua Bupati Pati, sehingga telah sesuai dengan Permendagri No. 20 Tahun 2007. KPA Kab. Pati sudah memiliki sekretariatan, namun belum memiliki Sekretaris penuh waktu, staf dan perangkat yang mendukung, serta belum menyusun Renstra Penanggulangan HIV & AIDS. Direncanakan segera akan disusun, setelah terbentuk Sekretariat KPA beserta perangkat pendukungnya. Sekretariatan berada di Dinas Kesehatan Kab. Pati, nantinya direncanakan dipindahkan di terminal lama sehingga terpadu dengan instansi lainnya. KPA Kab. Pati mendapatkan anggaran dari APBD sebesar 100 juta yang digunakan untuk Rakor per 3 bulan, dana untuk LSM, Organisasi keagamaan, Klinik VCT, kegiatan HAS dan Kegiatan rapat lainnya. Kasus HIV dan AIDS Ada perbedaan kasus yang dilaporkan di Provinsi dan KPA Kab. Pati; sampai dengan Juni 2010 data yang terkumpul di Dinkes Provinsi sebanyak 128 kasus sedangkan data yang dihimpun di Dinkes Kab. Pati sebanyak 195 kasus. Dari 195 kasus (2010), yang ada di Kab. Pati tersebut,  31 orang  telah meninggal dunia. Berdasarkan faktor resikonya, paling banyak adalah berasal dari heteroseksual. Populasi resiko tinggi berasal dari 3 lokalisasi (WPS & Pelanggan) dan lapas (Napi) dengan total 589 orang. Layanan Kesehatan Kab. Pati sudah memiliki layanan kesehatan seperti Klinik VCT, CST dan IMS yang ada di RSUD RAA Soewondo, dimana Tim VCT merupakan tim yang aktif. Pelayanan VCT di RSUD RAA Soewondo sudah cukup optimal, hal ini dapat dilihat dengan banyaknya rujukan ke RSUD RAA Soewondo. Jumlah konselor ada 5 orang, sedangkan Manajer Kasus (MK) ada 3 orang, namun masih ada kekurangan untuk MK LSM. Masih adanya mitos penularan HIV dan AIDS melalui perlengkapan tempat tidur dari rumah sakit, sehingga sepulangnya pasien dari RS, perlengkapan tersebut dilakukan pembakaran. Penjangkauan Sudah ada LSM yang menjangkau kasus IMS, HIV & AIDS. Masih kesulitan untuk menjangkau pemandu lagu dan hotel-hotel untuk turut serta dalam sosialisasi penanggulangan HIV dan AIDS Stigma masyarakat masih sangat besar terhadap penderita HIV & AIDS, sehingga perlu diberikan pemahaman yang benar mengenai HIV & AIDS oleh penjangkau. Sosialisasi dilakukan belum dilaksanakan secara maksimal kepada kelompok agama dan tokoh masyarakat, termasuk ke kelompok resiko tinggi. ... selengkapnya

Pertemuan Pokja KPA Provinsi Jawa Tengah
ditulis pada 16 2011
Pertemuan dilaksanakan pada tanggal 5 Agustus 2010, bertempat di Gedung Pertemuan Bappeda Prov.Jateng. Tujuan pertemuan adalah Tim Pokja KPA Provinsi Jawa Tengah dapat memahami Tugas dan Fungsinya di KPA Provinsi Jawa Tengah dan dapat menyusun Rencana Kerja masing-masing Pokja sesuai dengan Tugas dan Fungsinya, berdasarkan dana yang ada, dengan hasil sebagai berikut : Gubernur Jawa Tengah telah mengeluarkan SK No. 443.22/37/2009 tentang Pembentukan Sekretariat, Tim Asistensi,dan Kelompok Kerja/Pokja Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Provinsi Jawa Tengah. KPA Provinsi Jawa Tengah mempunyai 8 Kelompok Kerja (Pokja) berdasarkan SK No. 443.22/37/2009 tersebut di atas, dan memiliki tugas dan fungsi masing-masing. Semua Pokja telah menandatangani Surat Pernyataan Penerimaan dana dan kesanggupan melaksanakan kegiatan sebagai upaya Pokja dalam rangka Program KPA Provinsi Jawa Tengah dengan dukungan dana hibah APBD 2010 ... selengkapnya

Asistensi Program Penanggulangan HIV & AIDS ke Kab. Pekalongan
ditulis pada 01 2010
Asistensi dilaksanakan pada tanggal 14 Juli 2010, bertempat di Ruang Pertemuan Asisten III SETDA Kab. Pekalongan. Tujuan asistensi adalah diketahuinya kondisi dan masalah respon Penanggulangan HIV&AIDS di Kab. Pekalongan, dengan hasil sebagai berikut : Kelembagaan : SK KPA akan segera direvisi sesuai Permendagri No. 20 Tahun 2007. KPA Kab. Pekalongan belum memiliki Sekretaris penuh waktu dan perangkat yang mendukung, serta belum  menyusun Renstra Penanggulangan HIV & AIDS. Direncanakan segera  telah terbentuk Sekretariat KPA beserta perangkat pendukungnya. KPA Kab. Pekalongan belum memiliki Sekretariat KPA dan belum ada pendanaan (APBD Kabupaten) untuk program KPA. Diusulkan dukungan anggaran di APBD tahun 2011 sehingga KPA Kab Pekalongan dapat segera  menjalankan program penanggulangan HIV dan AIDS . Kasus HIV & AIDS: Ada perbedaan kasus yang dilaporkan di Provinsi dan KPA Kab. Pekalongan; sampai dengan Maret 2010 data yang terkumpul di Dinkes Provinsi sebanyak 10 kasus sedangkan data yang dihimpun di Dinkes Kab. Pekalongan sebanyak 28 kasus. Dari 28 kasus (2010), yang ada di Kabupaten Pekalongan tersebut,  20 orang  telah meninggal dunia dan 1 orang diantaranya masih berusia 18 bulan. Layanan Kesehatan : Kabupaten Pekalongan sudah memiliki layanan kesehatan seperti Klinik VCT di RSUD Keraton, namun belum memiliki Klinik IMS dan Layanan CST telah dilakukan dengan theuraphy ARV dari RSUP Kariyadi Semarang. Pelayanan VCT di RSUD Keraton belum optimal, dikarenakan Reagent yang masih harus menunggu kiriman dari Dinkes Prov. Jateng, sementara pemeriksaan CD4 harus ke RSUP Kariyadi Semarang.  Jumlah konselor ada 3 orang (2 dari RSUD Kraton, 1 dari Dinkes Kab. Pekalongan), sedangkan Manajer Kasus (MK) belum ada.  Zero survey telah dilaksanakan secara routin setiap 3 bulan sekali oleh Puskesmas Kecamatan Karanganyar. Kelompok Dukungan Sebaya (KDS) belum ada, termasuk keterlibatan masyarakat yang belum maksimal. Penjangkauan : Di Kab. Pekalongan belum mempunyai LSM yang khusus menjangkau untuk kasus IMS, HIV & AIDS. Stigma masyarakat masih sangat besar terhadap penderita HIV & AIDS, sehingga perlu diberikan pemahaman yang benar mengenai HIV & AIDS oleh penjangkau. Sosialisasi dilakukan belum dilaksanakan secara maksimal kepada kelompok agama dan tokoh masyarakat, termasuk ke kelompok resiko tinggi.   ... selengkapnya

Pelatihan PE / Pendidik Sebaya SSF Q1 GF ATM
ditulis pada 10 2011
Pelatihan dilaksanakan pada tanggal 29 November 2010, bertempat di Hotel Plaza Kota Semarang Tujuan Pelatihan adalah :1. Meningkatkan kesadaran tentang bahaya HIV & AIDS.2. Memaksimalkan program pencegahan HIV & AIDS.3. Meningkatkan kemampuan pengelola program dalam meningkatkan kapasitas pendidik sebaya dalam rangka penanggulangan HIV & AIDS.4. Membentuk Peer Educator sebagai agen perubahan di dalam masyarakat. Hasil :1. Peserta mampu membedakan perilaku aman dan perilaku beresiko tertular IMS, HIV dan AIDS. diharapkan peserta (PE) dapat membagi pengetahuannya kepada sesama WPS di resos masing-masing.2. Peserta mampu melakukan negosiasi penggunaan kondom laki-laki maupun kondom perempuan kepada tamu.3. Peserta mengetahui cara penggunaan kondom laki-laki maupun kondom perempuan dengan benar.4. Peserta menyatakan telah secara rutin melakukan screening IMS dan VCT.5. Peserta akan mencoba meminta pasangan mereka untuk melakukan ims DAN vct.   ... selengkapnya

Asistensi Program Penanggulangan HIV & AIDS ke Kab. Rembang
ditulis pada 14 2011
Asistensi dilaksanakan pada tanggal 29 JUli 2010, bertempat di Dinas Kesehatan Kab. Rembang. Tujuan asistensi adalah Diketahuinya kondisi dan masalah respon Penanggulangan HIV dan AIDS di Kab. Rembang, dengan hasil sebagai berikut : Kelembagaan : KPA Kab. Rembang belum memiliki Sekretariat KPA dan belum ada pendanaan (APBD Kabupaten) untuk program KPA.SK KPA akan segera direvitalisasi sesuai dengan Permendagri 20 tahun 2007.  SK akan disiapkan untuk proses kepada Bapak Bupati, serta akan disiapkan tenaga sekretaris penuh waktu. Akselerasi dalam P2 HIV dan AIDS di semua kalangan pejabat di Kab Rembang akan segera dilakukan sebagai upaya untuk menggerakkan masyarakat dan masuk sebagai program 100 hari kerja Bupati yang baru periode 2010-2015 KPA Kab. Rembang belum memiliki Sekretaris penuh waktu dan perangkat yang mendukung, serta belum  menyusun Renstra Penanggulangan HIV dan AIDS. Kab. Rembang telah membentuk KPA Kabupaten yang ditetapkan melalui Keputusan Bupati Rembang No. 328/ tahun 2005, dengan Ketua Sekda Kab. Rembang, sehingga belum sesuai dengan Permendagri No. 20 Tahun 2007 Keterlibatan unsur anggota KPA Kab. Rembang belum optimal, masih belum memahami peran, tugas dan fungsinya. Adanya instansi pemerintah yang belum diikutsertakan  dalam keanggotaan KPA yaitu Rumah Tahanan Negara Kab. Rembang Agar diusulkan dukungan anggaran di APBD Kab. Rembang tahun 2011 sehingga KPA Kab. Rembang dapat segera dinamis menjalankan program penanggulangan HIV dan AIDS Kasus HIV dan AIDS Kasus yang dilaporkan di Provinsi dan KPA Kab. Rembang; sampai dengan Juni 2010 data yang terkumpul di Dinkes Provinsi sebanyak 39 kasus Proporsi kasus AIDS menurut faktor risiko di Kab. Rembang Tahun 2001-2010 yang paling besar adalah Heteroseks, yaitu sebesar 90%. Hasil penjaringan Tes dari PMI 35 reaktif mayoritas adalah masyarakat umum. Layanan Kesehatan Kab. Rembang sudah  memiliki  layanan kesehatan seperti Klinik VCT di RSUD Jumlah konselor 2 orang, terdiri dari 1 orang perawat dan 1 orang dokter. Namun tidak aktif. Belum adanya pelayanan CST di RSUD Belum dilatihnya dokter untuk pelayanan CST Penjangkauan Di Kab. Rembang Sudah ada LSM Kibar yang khusus menjangkau kasus HIV dan AIDS tapi belum optimal; Seringkali jika ada kasus masih berkoordinasi dengan LSM Sapa dari Pati Masih sangat besar Stigma masyarakat terhadap penderita HIV dan AIDS, sehingga perlu diberikan pemahaman yang benar mengenai HIV dan AIDS oleh penjangkau ... selengkapnya

Pertemuan Persiapan Program PMTS di Kab/Kota GF ATM SSF Q1
ditulis pada 10 2011
Pertemuan dilaksanakan pada tanggal 21 Juli 2010, bertempat di Hotel Semesta Kota Semarang. Tujuan pertemuan adalah Meningkatkan pengetahuan stakeholder tentang program PMTS, meningkatkan dukungan dan kekuatan stakeholder dalam program PMTS di Jawa Tengah dan mengetahui kesiapan pelaksanaan program PMTS di Kab/Kota, dengan hasil sebagai berikut : Target PPB di Jateng pada tahun 2010-2011 bertambah menjadi 3100 dengan rincian sebagai berikut : Kota Semarang    : 1200 Kab. Kendal         : 300 Kab. Semarang    : 300 Kota Surakarta    : 500 Kab. Banyumas    : 300 Kab. Tegal        : 200 Kab. Cilacap        : 100 Kab. Batang        : 100 Untuk mendukung penambahan target PPB tersebut, maka KPAP merasa perlu untuk menambah kegiatan PMTS di Kab/Kota yang belum ada kegiatan tersebut. Ada 4 komponen PMTS Komprehensif, yaitu : Intervensi Perubahan Perilaku Penguatan Pemangku Kepentingan Pengelolaan Kondom dan Pelicin Layanan Kesehatan (IMS) Pembagian peran keempat komponen PMTS tersebut di atas adalah sebagai berikut : KPA berperan dalam komponen 2 dan 3. Dinkes berperan dalam komponen 4. PKBI berperan dalam komponen 1. KPA Kab/Kota telah memetakan potensi dari keempat komponen PMTS di atas dan akan segera mengadakan pertemuan di tingkat Kab/kota untuk persiapan pelaksanaan program PMTS. ... selengkapnya