• Terdapat penambahan fitur baru pada www.aidsjateng.or.id yaitu 'TV Spot KPAP'
  • SK Pembentukan KPA Kab/Kota, bisa di download pada menu direktori
  • Data Kasus HIV dan AIDS sampai dengan 31 Desember 2014 adalah 10.804 kasus
  • Sudah Ada 35 KPA Kab/Kota di Jawa Tengah

Berita KPAP

Asistensi Program Penanggulangan HIV & AIDS ke Kab. Brebes
ditulis pada 16 2011
Asistensi dilaksanakan pada tanggal 15 Juli 2010, bertempat di Aula SETDA Kab. Brebes. Tujuan dari asistensi adalah diketahuinya kondisi dan masalah respon Penanggulangan HIV dan AIDS di Kab. Brebes, dengan hasil sebagai berikut : Kelembagaan : Kab Brebes sudah membentuk KPA yang sesuai dengan Permendagri No. 20 Tahun 2007. Kab. Brebes sudah memiliki draft Renstra Pencegahan dan Penanggulangan HIV&AIDS 2010-2014. KPA Kab. Brebes belum memiliki Sekretaris penuh waktu dan perangkat yang mendukung. Keterlibatan anggota KPA Brebes dalam  melaksanakan Pencegahan dan Penanggulangan HIV&AIDS belum optimal. Kasus HIV dan AIDS Ada perbedaan kasus yang dilaporkan di Provinsi dan KPA Kab. Brebes; sampai dengan Desember 2009 data yang terkumpul di Dinkes Provinsi sebanyak 42 kasus sedangkan data yang dihimpun di Dinkes Kab. Brebes sebanyak 13 kasus. Kasus yang ada di Kab Brebes yang terbanyak berasal dari kelompok Ibu Rumah Tangga. Layanan Kesehatan Kab. Brebes sudah mempunyai layanan kesehatan seperti Klinik VCT di RSUD Brebes. Dinas Kesehatan Kab. Brebes rutin telah melaksanakan screening di Lapas Brebes Penjangkauan Di Kab. Brebes belum mempunyai LSM yang khusus menjangkau wilayah brebes namun ada LSM Graha Mitra Tegal yang ikut menjangkau di Brebes namun untuk kalangan Waria saja. Masih sulit untuk melakukan penjangkauan untuk kalangan WPS karena tidak ada lokalisasi di Brebes. Stigma masyarakat masih sangat besar terhadap penderita HIV & AIDS, sehingga perlu diberikan pemahaman yang benar mengenai HIV & AIDS oleh penjangkau. Sosialisasi sudah dilakukan kepada kepala kecamatan dan kepala desa yang ada di Kab. Brebes, dengan harapan agar mereka dapat meneruskan informasi tentang penanggulangan HIV dan AIDS kepada masyarakat desa oleh Dinas Kesehatan Kab. Brebes. ... selengkapnya

Rapat Koordinasi KPAP dengan KPA Kab/Kota se Jawa Tengah Tahun 2010
ditulis pada 01 2010
KPA Provinsi Jawa Tengah telah melaksanakan Rapat Koordinasi dengan 35 Kab/Kota pada tanggal 14 Juli 2010 di Gedung Pertemuan Bappeda Provinsi Jawa Tengah. Bertindak sebagai narasumber dalam Rakor tersebut adalah KPA Nasional, KPA Provinsi Jawa Tengah, KPA Kab. Semarang, Komisi E DPRD Jawa Tengah, PKBI Jawa Tengah, dan Tim Gender Focal Point (GFP) Provinsi Jawa Tengah. Kegiatan Rakor ini bertujuan untuk mensosialisasikan Strategi & Rencana Aksi Nasional Periode 2010 – 2014, kebijakan Penanggulangan HIV & AIDS Provinsi Jawa Tengah & Pergub No. 72 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No. 5 Tahun 2009 tentang Penanggulangan HIV & AIDS, dengan hasil sebagai berikut : Kasus HIV & AIDS yang terungkap di Jawa Tengah terus meningkat; sampai dengan Maret 2010 jumlah kasus HIV & AIDS sebanyak 2.676 kasus. Berdasarkan estimasi 2009, penderita HIV & AIDS di Jawa Tengah mencapai 10.815 kasus. Hal ini menunjukkan bahwa masih perlu kerja keras lagi untuk mengungkap kasus HIV & AIDS di Jawa Tengah mengingat kasus HIV & AIDS seperti fenomena gunung es dan baru 2.676 kasus yang terungkap (24,7%).  Perlu upaya akselerasi secara komprehensif dalam upaya penanggulangan AIDS sejalan dengan Strategi dan Rencana Aksi Nasional, Renstra Provinsi dan Renstra Kab/Kota Perlu adanya alokasi dana dan peningkatan anggaran APBD sehingga upaya penaggulangan tidak hanya tergantung kepada lembaga donor. Perlu penguatan kelembagaan dengan Pembentukan KPA sesuai Perpres No. 75/2006 dan Permendagri No. 20/2007 serta mengoptimalkan peran kelembagaan KPA di masing-masing daerah (Kab/Kota). Perlu peningkatan kuantitas dan kualitas layanan VCT dan ARV di Rumah Sakit dan unit pelayanan kesehatan lainnya di tingkat daerah. Implementasi Perda No. 5 Tahun 2009 sebagai payung hukum penanggulangan  AIDS di Jateng sehingga dapat melindungi masyarakat baik yang telah terinfeksi maupun terhindar dari infeksi bagi masyarakat umum (sehat) lainnya. Perlu keterlibatan dan peran semua pihak dalam upaya pencegahan, agar tidak terjadi penularan infeksi baru dengan edukasi dan sosialiasasi. Perlu kepemimipinan dan komitmen yang kuat untuk mendukung program penanggulangan HIV&AIDS     ... selengkapnya

Asistensi Program Penanggulangan HIV & AIDS ke Kab. Wonosobo
ditulis pada 16 2011
Asistensi dilaksanakan pada tanggal 10 Agustus 2010, bertempat di Gedung Wanita Kab. Wonosobo. Tujuan dari asistensi adalah diketahuinya kondisi dan masalah respon Penanggulangan HIV dan AIDS di Kab. Wonosobo, dengan hasil sebagai berikut : Kelembagaan : Kab. Wonosobo sudah mempunyai SK Pembentukan KPA Kab. Wonosobo. KPA Kab. Wonosobo belum memiliki Sekretaris penuh waktu dan perangkat yang mendukung, serta belum  menyusun Renstra Penanggulangan HIV & AIDS. KPA Kab. Wonosobo belum memiliki Sekretariat KPA dan belum ada pendanaan (APBD Kabupaten) untuk program KPA. Diusulkan dukungan anggaran di APBD tahun 2011 sehingga KPA Kab.Wonosobo dapat segera  menjalankan program penanggulangan HIV dan AIDS . Asisten II selaku Wakil Ketua I KPA Kab. Wonosobo akan segera membentuk Sekretariat KPA kab. Wonosobo Kasus HIV dan AIDS Ada perbedaan kasus yang dilaporkan di Provinsi dan KPA Kab. Wonosobo; sampai dengan Juli 2010 data yang terkumpul di Dinkes Provinsi sebanyak 42 kasus sedangkan data yang dihimpun di Dinkes Kab. Wonosobo sebanyak 48 kasus. Dari 48 kasus yang ada di Kabupaten Wonosobo tersebut,  22 orang  telah meninggal dunia. Layanan Kesehatan Kabupaten Wonosobo sudah memiliki layanan kesehatan seperti Klinik VCT di RSUD Wonosobo dan Klinik An-Nuur, namun belum memiliki Layanan CST. Jumlah konselor ada 3 orang (dari RSUD Kab. Wonosobo), yang terdiri dari 2 orang dokter dan 1 orang perawat. Zero survey telah dilaksanakan pada kelompok risiko tinggi di Lembaga Pemasyarakatan dengan sasaran sebanyak 400 orang. PMI Wonosobo telah melakukan skrining darah pada setiap darah yang didonorkan (kelompok risiko rendah). Telah dibentuk Peer Educator (PE) sebanyak 500 siswa di 10 SLTP di Wonosobo. Penjangkauan Di Kab. Wonosobo belum mempunyai LSM yang khusus menjangkau untuk kasus IMS, HIV & AIDS. Namun ada 1 LSM yang bergrak di bidang ibu dan anak yang juga bersedia untuk menjangkau di bidang HIV & AIDS. KPA Kab. Wonosobo akan berusaha untuk menggerakkan LSM PIPA yang telah bersedia untuk menjangkau dan mendampingi ODHA di Kab. Wonosobo ... selengkapnya

Asistensi Program Penanggulangan HIV & AIDS ke Kab. Pemalang
ditulis pada 14 2011
Asistensi dilaksanakan pada tangggl 7 Juli 2010, bertempat di Kantor Bupati Pemalang. Tujuan asistensi adalah diketahuinya kondisi dan masalah respon Penanggulangan HIV&AIDS di Kab. Pemalang, dengan hasil sebagai berikut : Kelembagaan : SK KPA akan segera direvitalisasi Akselerasi dalam P2 HIV dan AIDS di semua kalangan pejabat di Kab Pemalang akan segera dilakukan sebagai upaya untuk mengerakkan masyarakat KPA Kab. Pemalang  belum memiliki Sekretaris penuh waktu dan perangkat yang mendukung, serta belum  menyusun Renstra Penanggulangan HIV & AIDS. Kab. Pemalang telah membentuk KPA Kabupaten yang ditetapkan melalui Keputusan Bupati Pemalang No. 440.4/199/2004 , tanggal 29 April 2004 dengan Ketua Wakil Bupati Kab. Pemalang, sehingga belum sesuai dengan Permendagri No. 20 Tahun 2007 KPA Kab. Pemalang belum memiliki Sekretariat KPA dan belum ada pendanaan (APBD Kabupaten) untuk program KPA. Keterlibatan unsur anggota KPA Kab Pemalang belum optimal , masih belum memahami peran , tugas dan fungsinya. Adanya instansi pemerintah yang belum terlibat keanggotaan KPA yaitu Rumah Tahanan Negara Pemalang Agar diusulkan dukungan anggaran di APBD perubahan tahun 2010 sehingga KPA Kab Pemalang dapat segera bergerak menjalankan program penanggulangan HIV dan AIDS SK sedang disusun untuk proses pengesahan oleh bupati, dan akan disiapkan tenaga sekretaris penuh waktu. Kasus HIV dan AIDS Kasus yang dilaporkan di Provinsi dan KPA Kab. Pemalang; sampai dengan Maret 2010 data yang terkumpul di Dinkes Provinsi sebanyak 13 kasus.  Proporsi kasus AIDS menurut faktor resiko di Kab. Pemalang Tahun 2001-2010 yang paling besar adalah Heteroseks, yaitu sebesar 90%. Kasus HIV didapat dari penjaringan PMI sebanyak 12 orang. Kasus HIV 19, AIDS 6, meninggal 4.  Hasil penjaringan Tes dari PMI 12 reaktif mayoritas adalah perangkat desa setempat. Layanan Kesehatan Kab. Pemalang sudah  memiliki  layanan kesehatan seperti Klinik VCT di RSUD Ashari , telah menemukan 6 orang dengan hasil Reaktif Jumlah konselor 2 orang, terdiri dari 1 orang perawat dan 1 orang dokter. Namun dokter masih mengambil pendidikan spesialisasi sehingga tidak aktif. Belum adanya pelayanan CST di RSUD Ashari namun telah memberikan ARV yang berasal dari RSUD Kraton Pekalongan Belum dilatihnya dokter untuk pelayanan CST Penjangkauan Belum adanya LSM Di Kab. Pemalang yang khusus menjangkau untuk kasus HIV & AIDS. Stigma masyarakat masih sangat besar terhadap penderita HIV & AIDS, sehingga perlu diberikan pemahaman yang benar mengenai HIV & AIDS oleh penjangkau ... selengkapnya

Asistensi Program Penanggulangan HIV & AIDS ke Kab. Boyolali
ditulis pada 14 2011
Asistensi dilaksanakan pada tanggal 1 Juli 2010, bertempat di Ruang Bupati Kab. Boyolali. Tujuan dari asistensi adalah diketahuinya kondisi dan masalah respon Penanggulangan HIV dan AIDS di Kab. Boyolali, dengan hasil sebagai berikut : Kelembagaan : Kota SK KPA akan segera direvitalisasi Akselerasi dalam P2 HIV dan AIDS di semua kalangan pejabat di Kab Boyolali akan segera dilakukan sebagai upaya untuk mengerakkan masyarakat Bupati yang baru segera terlibat dalam kelembagaan KPA Kab Boyolali KPA Kab. Boyolali belum adanya Sekretaris penuh waktu dan perangkat yang mendukung, serta belum  menyusun Renstra Penanggulangan HIV & AIDS. Kab. Boyolali telah membentuk KPA Kabupaten yang ditetapkan melalui Keputusan Bupati Boyolali No. 443.22/65 Tahun 2009, tanggal 6 April 2009 dengan Ketua Sekda Kab. Boyolali, sehingga belum sesuai dengan Permendagri No. 20 Tahun 2007. KPA Kab. Boyolali belum memiliki Sekretariat KPA dan belum ada pendanaan (APBD Kabupaten) untuk program KPA. Masih terdapat instansi/lembaga yang belum menjadi anggota KPA Kab. Boyolali seperti Dinas Disnakertrans, LSM, PKK, Dharma Wanita dan organisasi masyarakat lainnya. Agar diusulkan dukungan anggaran di APBD perubahan tahun 2010 sehingga KPA Kab Boyolali dapat segera bergerak menjalankan program penanggulangan HIV dan AIDS . Kasus HIV dan AIDS Ada perbedaan kasus yang dilaporkan di Provinsi dan KPA Kab. Boyolali; sampai dengan Maret 2010 data yang terkumpul di Dinkes Provinsi sebanyak 18 kasus sedangkan data yang dihimpun di Dinkes Kab. Boyolali sebanyak 20 kasus. Kasus yang meninggal 9 orang diantaranya satu keluarga tahun 2010. Layanan Kesehatan Kab. Boyolali sudah mempunyai layanan kesehatan seperti Klinik VCT di RSUD Pandanaran, namun belum memiliki Klinik IMS dan Layanan CST. Namun pemeriksaan IMS dapat dilakukan di klinik kulit dan kelamin di RSUD Pandanaran. Pelayanan VCT di RSUD Pandanaran belum optimal, dikarenakan Reagent yang tersedia masih Rapid 1 sedangkan Rapid 2 dan 3 tidak tersedia. Belum adanya pelayanan Manajer Kasus (MK) , sedangkan ODHA yang perlu didampingi petugas MK sudah ada 11 orang. PMI setiap bulan melakukan skrining pada sekitar 500 kantong darah. Bulan lalu ditemukan 1 kantong dengan hasil reaktif HIV positif. Terdapat 2 konselor yaitu 1 perawat dan 1 psikolog yang bertugas di RSUD Pandanaran, namun dokter untuk klinik VCT belum dilatih. Penjangkauan Di Kab. Boyolali belum mempunyai LSM yang khusus menjangkau untuk kasus IMS, HIV & AIDS. LSM yang ada adalah YKS sebagai penjangkau anak jalanan. Stigma masyarakat masih sangat besar terhadap penderita HIV & AIDS, sehingga perlu diberikan pemahaman yang benar mengenai HIV & AIDS oleh penjangkau. Sosialisasi dilakukan di sekolah-sekolah pada tingkat SMP tentang penanggulangan HIV dan AIDS oleh Dinas Pendidikan Kab. Boyolali. Sosialisasi sudah dilakukan kepada kepala desa yang ada di Kab. Boyolali, dengan harapan agar kepala desa dapat meneruskan informasi tentang penanggulangan HIV dan AIDS kepada masyarakat desa oleh Dinas Kesehatan Kab. Boyolali. ... selengkapnya

Pelatihan PE / Pendidik Sebaya Q4 GF ATM ke III
ditulis pada 14 2011
Pelatihan dilaksanakan pada tanggal 24 Juni 2010, bertempat di Hotel Plaza Kota Semarang. Tujuan Pelatihan adalah meningkatkan kesadaran tentang bahaya HIV & AIDS, memaksimalkan program pencegahan HIV & AIDS, meningkatkan kapasitas pendidik sebaya dalam rangka penanggulangan HIV & AIDS dan membentuk Peer Educator sebagai agen perubahan di dalam masyarakat, dengan hasil sebagai berikut : Peningkatan kasus HIV di Jawa Tengah sangat cepat sekali; Kasus didominasi oleh wanita yang merupakan Pekerja Seks Perempuan. Hasil IBBS tahun 2007, Provinsi Jawa Tengah menempati urutan ke-2 kasus IMS. Syarat keberhasilan program PMTS adalah mencakup 100% populasi WPS untuk PPB, dibutuhkan obat efektif dan penggunaan kondom untuk mempertahankan prevalensi IMS tetap rendah, komitmen kuat stakeholder lokal dalam menciptakan lingkungan yang kondusif utk penggunaan kondom.  Semua komponen program PMTS di Kota Semarang harus memiliki strategi untuk menekan jumlah kasus IMS yang sampai saat ini masih sebesar 19%. Program PMTS harus diikuti dengan pemakaian kondom pada setiap hubungan seks berisiko, tidak bisa hanya mengandalkan obat. Penguatan jejaring diantara pemangku kepentingan / stakeholder, pengurus Resos, Pemerintah, dll mutlak diperlukan untuk mendukung susksesnya program. Peran PE sangat strategis dalam program penanggulangan AIDS karena melibatkan orang yang terdampak secara langsung untuk dapat mengajak teman sebayanya dalam rangka perubahan perilaku yang lebih baik yaitu konsisten menggunakan kondom dan mencari layanan pengobatan secara mandiri. IMS merupakan entry point kasus HIV, kasus IMS akan meningkatkan 3 kali lipat kasus HIV. Tujuan dari manajemen dan distribusi kondom yaitu mendapatkan ketersediaan kondom dan pelicin yang cukup sesuai dengan kebutuhan di setiap titik distribusi. Pemerintah berharap agar peran PE lebih maksimal dalam mengajak teman-temannya untu, berperilaku lebih baik yaitu tetap konsisten memakai kondom dan mencari pelayanan kesehatan sehingga kasus IMS yang nmerupakan entry point kasus HIV bisa dikurangi.   ... selengkapnya

Asistensi Program Penanggulangan HIV & AIDS ke Kab. Wonogiri
ditulis pada 14 2011
Asistensi dilaksanakan pada tanggal 19 Juni 2010, bertempat di Aula Dinas Kesehatan kab. Wonogiri. Tujuan dari asistensi adalah diketahuinya kondisi dan masalah respon Penanggulangan HIV dan AIDS di Kab. Wonogiri, dengan hasil sebagai berikut : Kelembagaan : Kab. Wonogiri telah membentuk KPA Kab. Wonogiri yang ditetapkan melalui Keputusan Bupati Wonogiri No. 290 Tahun 2009, tanggal 27 April 2009 dengan Ketua yaitu Bupati Wonogiri, sehingga sudah sesuai dengan Permendagri No. 20 Tahun 2007. KPA Kab. Wonogiri belum menyusun Renstra Penanggulangan HIV & AIDS. KPA Kab. Wonogiri belum memiliki Sekretariat KPA dan belum ada pendanaan untuk program KPA. Kasus HIV dan AIDS Ada perbedaan kasus yang dilaporkan di Provinsi dan KPA Kab. Wonogiri; sampai dengan Maret 2010 data yang terkumpul di Dinkes Provinsi sebanyak 11 kasus sedangkan data yang terkumpul di Dinkes Kab. Purworejo sebanyak 12 kasus. Proporsi kasus AIDS menurut faktor resiko di Kab. Wonogiri tahun 2001-2010 yang paling besar adalah IDU’s, yaitu sebesar 30%. Layanan Kesehatan Kab. Wonogiri sudah mempunyai layanan kesehatan seperti Klinik VCT di RSUD Wonogiri belum memiliki Klinik IMS dan Layanan CST Penjangkauan Di Kab. Wonogiri belum mempunyai LSM yang khusus menjangkau untuk kasus IMS, HIV & AIDS. LSM yang menjangkau biasanya berasal dari Kota Surakarta. Stigma masyarakat masih sangat besar terhadap penderita HIV & AIDS, sehingga perlu diberikan pemahaman yang benar mengenai HIV & AIDS oleh penjangkau. ... selengkapnya

Asistensi Program Penanggulangan HIV & AIDS ke Kab. Kudus
ditulis pada 14 2011
Asistensi dilaksanakan pada tanggal 16 Juni 2010, bertempat di Kantor Bupati Kab Kudus. Tujuan asistensi adalah diketahuinya kondisi dan masalah respon Penanggulangan HIV&AIDS di Kab. Kudus, dengan hasil sebagai berikut : Kelembagaan : Sehubungan belum terbentuknya lembaga KPA di Kab. Kudus Maka kantor sekretariatan, Restra Penanggulangan HIV dan AIDS belum dimiliki Kasus HIV dan AIDS Kasus Kasus yang dilaporkan di Provinsi dan KPA Kab. Kudus; sampai dengan Maret 2010 data yang terkumpul di Dinkes Provinsi sebanyak 7 kasus Proporsi kasus AIDS menurut faktor resiko di Kab. Kudus Tahun 2001-2010 yang paling besar adalah Heteroseks, yaitu sebesar 90%. Layanan Kesehatan Kab. Kudus belum mempunyai layanan kesehatan seperti Klinik VCT & CST Penjangkauan Di Kab. Kudus belum mempunyai LSM yang khusus  menjangkau untuk kasus IMS, HIV & AIDS. Stigma masyarakat masih sangat besar terhadap penderita HIV & AIDS, sehingga perlu diberikan pemahaman yang benar mengenai HIV & AIDS oleh penjangkau. ... selengkapnya