• Terdapat penambahan fitur baru pada www.aidsjateng.or.id yaitu 'TV Spot KPAP'
  • SK Pembentukan KPA Kab/Kota, bisa di download pada menu direktori
  • Data Kasus HIV dan AIDS sampai dengan 31 Desember 2014 adalah 10.804 kasus
  • Sudah Ada 35 KPA Kab/Kota di Jawa Tengah

Berita KPAP

Supervisi KPA Provinsi Jawa Tengah Q15 di KPA Kabupaten Pemalang
ditulis pada 25 2014
 

Pelaksanaan Monitoring Evaluasi KPA Provinsi Jawa Tengah Q15 di KPA Kabupaten Pemalang


Penyelenggaraan :
Hari       : Rabu
Tanggal : 2 April 2014
Waktu   : 09.00 WIB s/d selesai   
Tempat : Sekretariat KPA Kabupaten Pemalang, WPA Desa Lowa dan Outlet Kondom Yoyo

Tujuan :

  1. Memberikan bantuan dan bimbingan teknis kepada unsur Sekretariat KPA Kabupaten Pemalang (Sekretaris, Pengelola Program, dan Pengelola Administrasi).
  2. Mengevaluasi pelaksanaan program GF-ATM SSF Semester 8 di KPA Kabupaten Pemalang.
  3. Diketahuinya kondisi dan masalah respon penanggulangan HIV dan AIDS dan diperolehnya upaya pemecahan masalah penanggulangan HIV dan AIDS di KPA Kabupaten Pemalang.
  4. Tersusunnya rencana tindak lanjut dalam rangka meningkatkan respon penanggulangan HIV dan AIDS di KPA Kabupaten Pemalang.

Hasil :

  • SK pembentukan KPA Kabupaten Pemalang adalah dengan no.  188.4/727/2012 dengan Ketua KPA adalah Bupati Pemalang.
  • KPA Kabupaten Pemalang mendapatkan anggaran APBD tahun 2014 dalam penanggulangan HIV dan AIDS sebesar 120 Juta.
  • Kabupaten Pemalang memiliki beberapa layanan HIV dan AIDS yaitu :

 

  1. Layanan VCT berjumlah 1 yaitu RSUD dr.M.Ashari.
  2. Layanan CST berjumlah 1 yaitu RSUD dr.M.Ashari.
  3. Layanan IMS berjumlah 2 yaitu Puskesmas Kebondalem dan  Puskesmas Purwoharjo.
  • KPA Kabupaten Pemalang telah membentuk 10 WPA di tingkat Desa/Kelurahan yaitu : Kelurahan Pelutan, Kecamatan Pemalang; Kelurahan Mulyoharjo, Kecamatan Pemalang; Kelurahan Bojongbata, Kecamatan Pemalang; Kelurahan Paduraksa, Kecamatan Pemalang; Desa Sungapan Kecamatan Pemalang; Desa Tambakrejo, Kecamatan Pemalang; Desa Jatirejo, Kecamatan Ampelgading; Desa Klegen, Kecamatan Comal; Desa Gandu, Kecamatan Comal dan Desa Lowa, Kecamatan Comal.
  • LSM Peduli AIDS di Kabupaten Pemalang ada 1 yaitu Fatayat NU 1 Jateng.
  • Pemetaan Populasi Kunci yang ada di Kabupaten Pemalang adalah:
  1. Penasun                 : 1
  2. WPS Langsung        : 120
  3. WPS tidak langsung : 98
  4. Waria                     : 68
  5. LSL                        : 91
  6. Pelanggan/HRM       : 1.258
  • Lokasi populasi kunci yang jumlahnya cukup besar adalah :
  1. Kendaldoyong   Populasi LSL
  2. Karaoke Kec.Pemalang  Populasi WPS L dan HRM
  3. Ambalowo  Populasi WPS L
  • Kegiatan Penanggulangan HIV dan AIDS yang dilakukan oleh SKPD Kabupaten Pemalang adalah :
  1. Bagian Kesra di tahun 2013 melakukan sharing dana kegiatan-kegiatan KPA Kabupaten Pemalang.
  2. Bapermas KB Kabupaten Pemalang di tahun 2013 melakukan kegiatan sosialisasi.
  • Laporan SRAN di bulan Januari dan Februari masih ada yang salah dan belum sesuai. Sedangkan laporan kegiatan masih ada yang salah pada kolom Dana GF. Laporan 3 bulanan pada kolom pelaksanaan kegiatan belum sesuai dengan tabel serapan dan capaian program masih kurang detail.
  • Outlet Kondom di Kabupaten Pemalang berjumlah 53 outlet, dan aktif semua.
  • Target distribusi kondom KPA Kabupaten Pemalang pada Semester 8 adalah 29.874 dan capaiannya 14.758 (49,4%).
  • Kunjungan WPA Desa Lowa, Kecamatan Comal, Kabupaten Pemalang : WPA ini terbentuk sejak tanggal 7 Januari 2014 dan belum memiliki SK. Kegiatan yang telah dilakukan adalah sosialisasi dengan cara memasukkan materi penanggulangan HIV dan AIDS pada pertemuan PKK yang dilaksanakan setiap bulan. Hambatan yang di hadapi yakni masih banyaknya masyarakat yang minim pengetahuan tentang HIV/AIDS.
  • Kendala yang dihadapi adalah :
  1. Dalam hal administrasi/keuangan terdapat beberapa hal yang belum sesuai dengan aturan pengelolaan Global Fund : SPK staf belum ada, laporan kegiatan ND belum ada, hardcopy analisis varian dan permintaan dana masih kurang sempurna.
  2. Masih minimnya jumlah layanan VCT.
  3. Tidak adanya petugas penjangkau yang menjangkau komunitas penasun.
  4. Kurangnya dukungan dari SKPD sehingga masalah HIV tidak menjadi prioritas sebagai masalah yang harus segera ditangani. Selain itu kurangnya dukungan SKPD dalam hal pendanaan.