• Terdapat penambahan fitur baru pada www.aidsjateng.or.id yaitu 'TV Spot KPAP'
  • SK Pembentukan KPA Kab/Kota, bisa di download pada menu direktori
  • Data Kasus HIV dan AIDS sampai dengan 31 Desember 2014 adalah 10.804 kasus
  • Sudah Ada 35 KPA Kab/Kota di Jawa Tengah

Berita KPAP

Rapat Koordinasi Rutin Anggota KPA Provinsi Jawa Tengah
ditulis pada 20 Februari 2015
 

Rapat Koordinasi Rapat Koordinasi Rutin Anggota KPA Provinsi Jawa Tengah dengan hasil sebagai berikut :

1.  Penyelenggaraan :
     Hari/Tanggal    : Kamis, 22 Januari 2015
     Waktu             : 10.00 s/d 13.00 WIB
     Tempat           : Ruang Rapat SETDA Prov. Jateng
                             Jl. Pahlawan No. 9 Lt.2 Semarang

2.  Tujuan :
     a. Koordinasi kegiatan penanggulangan AIDS anggota KPA.
     b. Membahas tupoksi, komitmen dan peran masing-masing SKPD anggota KPA sesuai dengan Strategi dan Rencana Aksi Daerah

3.  Susunan Acara :
     a. Pembukaan dan arahan disampaikan oleh Wakil Gubernur Provinsi Jawa Tengah selaku Ketua Pelaksana KPA Prov. Jateng;
     b. Paparan Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Provinsi Jawa Tengah disampaikan oleh Bapak Kepala Biro Bina Sosial SETDA Provinsi Jawa Tengah selaku Wakil Ketua III KPA Provinsi Jawa Tengah;
     c. Diskusi;
     d. Penutup;

4.  Hasil:
     a. Perlu adanya update data kasus HIV dan AIDS yang cenderung terus meningkat angkanya (dinamis).
     b. Upaya promotif dan preventif menjadi penting dalam penanggulangan HIV dan AIDS, sedangkan upaya kuratif dan rehabilitasi baik secara sosial maupun ekonomi masih perlu diperhatikan.
     c. Perlu upaya dari segala pihak (SKPD) secara bersama-sama dalam Penanggulangan HIV dan AIDS, sesuai dengan segmen dan tupoksi dari masing-masing SKPD.
     d. Perlu adanya pertemuan teknis untuk menyusun program kegiatan, dan menyepakati program apa saja yang perlu dijalankan, sedangkan untuk evaluasi dilakukan dalam 1 (satu) semester.
     e. Koordinasi, motivasi dan komitmen diperlukan dalam penanggulangan HIV dan AIDS baik dari sumber daya manusia maupun sumber pendanaan yang berasal dari pemerintah maupun CSR.
     f. Perlu adanya pemetaan anggaran, sehingga bisa dirumuskan anggaran penanggulangan HIV dan AIDS tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang layak (minimal standard) setelah berakhirnya donor asing.

 
» Foto Kegiatan «