• Terdapat penambahan fitur baru pada www.aidsjateng.or.id yaitu 'TV Spot KPAP'
  • SK Pembentukan KPA Kab/Kota, bisa di download pada menu direktori
  • Data Kasus HIV dan AIDS sampai dengan 31 Desember 2014 adalah 10.804 kasus
  • Sudah Ada 35 KPA Kab/Kota di Jawa Tengah

Online News

5.525 Orang Kena HIV dan AIDS, 603 Meninggal
ditulis pada 31 2012
 

BALAIKOTA—Dalam kurun waktu 19 tahun terakhir, jumlah penderita HIV/AIDS di Jawa Tengah mencapai angka 5.525 orang. Dari jumlah itu, sebanyak 2.769 merupakan pengidap HIV dan 2.153 lainnya positif terkena AIDS. Sedangkan 603 penderita meninggal dunia.
Dari jumlah itu, 61,7 persen merupakan laki-laki. Rentang usia penderita tertinggi ada berada pada kisaran 25–29 tahun yang jumlahnya mencapai 574 orang (26,6 persen). Kendati demikian, hingga saat ini belum ada regulasi yang mengharuskan warga, terutama yang berisiko tinggi untuk memeriksakan darahnya.
Pernyataan itu disampaikan Wakil Gubernur Jawa Tengah Rustri Ningsih, ketika menjadi keynote speaker dalam Rapat Koordinasi Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Provinsi Jawa Tengah dengan  KPA dan Warga Peduli AIDS (WPA) di 35 Kabupaten/ Kota, di Balai Tawangarum, Solo Kamis (28/6).
”Tidak ada aturan yang memaksa warga untuk memeriksakan diri ke klinik. Sebenarnya pemeriksaan wajib sudah diberlakukan pada TKI yang hendak diberangkatkan. Tetapi ketika pulang tidak diberlakukan wajib periksa,” kata Rustri, yang juga Ketua KPA Provinsi Jawa Tengah itu.
Menurutnya, hal tersebut justru berbahaya. Karena TKI itu dan keluarganya tidak tahu betul kondisinya. Artinya, penularan bisa terjadi tanpa mereka sadari bahwa saat itu sudah terpapar virus HIV.
Namun, persoalan tersebut tidak bisa dibebankan pada penderita saja. Selain melalui KPA, perlu dibentuk Warga Peduli AIDS (WPA) yang akan menjadi ujung tombak di masyarakat. ”Baru ada 13 kabupaten dan kota yang memiliki WPA. Berarti masih ada 32 wilayah yang belum melaksanakannya. Saya juga minta agar ada keterlibatan dari media massa dengan memberi space rutin untuk topik- topik ini,” imbuh Wakil Gubernur Bibit Waluyo itu.
Wakil Walikota Solo, FX Hadi Rudyatmo menambahkan, selama ini, keberadaan KPA dinilai cukup efektif. Namun, mereka terkendala pencairan dana hibah untuk operasional. Seharusnya tahun ini lembaga itu menerima hibah Rp 100 juta. Tapi terkendala Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD.  ”Aturannya Ketua KPA dijabat Wakil Walikota. Padahal, berdasarkan Permendagri itu, pemerintah tidak boleh memberi dana hibah kepada pemerintah,” ujarnya.

 
Sumber : www.harianjoglosemar.com - 29 Juni 2012